Sosialisasi Good Governance, Kejari Bangka Selatan Peringatkan OPD dan Kades Jangan Main-main Kelola Uang Negara Konsekuensi Hukum Menunggu
“Yang memegang uang negara dan kebijakan harus betul-betul bertanggung jawab. Jika melakukan perbuatan yang merugikan negara, tentu ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung,” ungkap Sabrul.
Sabrul juga menekankan pentingnya pemahaman dan penerapan prinsip Good Governance oleh seluruh OPD, camat, lurah, dan kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan mampu mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme bagi para pegawai yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bangka Selatan, ” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Bangka Selatan, Hefi Nuranda, mengapresiasi kegiatan sosialisasi yang digelar Kejari Bangka Selatan dan menilai kegiatan tersebut sangat penting bagi aparatur pemerintah.
“Saya berharap ke depan kegiatan serupa dapat dilanjutkan dengan bimbingan teknis dan pendampingan, sehingga seluruh aparatur semakin memahami aturan dan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berintegritas di Bangka Selatan, ” pungkasnya. (CC).
